KATA
PENGANTAR
Puji
Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya
makalahPembangunan ekonomi daerah pertanian dan Industri. Makalah ini berisi
tentang suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber
daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah
daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi,bagaimana manusia memahami lingkungan
sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagaimana situasi alam atau lingkungan dimasa
sekarang, serta bagaimana
menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi masa yang akan datang, dalam wilayah tersebu. Tidak lupa, rasa
terima kasih kami ucapkan pada Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah membimbing
kami dalam penyusunan makalah ini .
Akhir
kata, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini. Untuk
itu kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan di dalamnya, dan oleh
karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.
Pasir pengaraian, oktober 2016
ERWIN
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang ……………………………………………… 1
1.2 RumusanMasalah ………………………………………….. 3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Makalah ……………………………. 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah ……………………… 5
2.2 Perencanaan Ekonomi Daerah…………………………………….. 6
2.3 Pengertian dan Penggolongan Industri ……………………… 7
2.4 Konsep Tenaga Kerja ……………………………………….. 10
2.5 AngkatanKerjadanBukanAngkatanKerja ………………… 11
2.6 Produksi dan Produktivitas Tenaga Kerja …………………… 13
2.6.1 Pengertian Produksi................................................................. 13
2.6.2
Produktivitas......................................................................... 15
2.7 Pengaruh Pendidikan
Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja ...... 16
2.7.1 Kesempatan
Kerja..................................................................... 17
2.7.2 Sektor Industri
dalam Hubungannya dengan Penyerapan
Tenaga
Kerja......................................................................... 18
2.8 Pertumbuhan Ekonomi ………………………………………. 21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertumbuhan SektorPertanian dan Industri.................... ………. 26
3.2 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
………………………. 29
3.3 Upaya Mengembangkan Struktur Perekonomian ………………. 33
3.3.1 Membangun dan Membuka Kesempatan Kerja Sektor Industri 34
3.3.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia………………………… 35
3.3.3 Pengembangan Masyarakat dan Infrastruktur ……………….. 36
BAB IV PENUTUP
4.l Kesimpulan …………………………………………………… 37
4.2 Saran ………………………………………………………….. 38
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
.................................................................... 25
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan
PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan ……………............................................................ 27
Tabel 3.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
(dalam persen)..................................................................... 29
Tabel 3.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke
Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2011-2013 (dalam
%)......................................................................................... 30
Tabel 3.5 Perkembangan
Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia,
2011-2013……..…………………….................................. 31
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi, yaitu pergeseran dari
dominasi sektor pertanian beralih ke sektor industri, dilihat dari kontribusi
nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan struktur ekonomi
ini tentu membawa implikasi pada perubahan sektor ekonomi lainnya, seperti:
lapangan kerja, upah, dan struktur ekspor. Dominasisektor industri dari sektor
pertanian pada awal 1990-an ini sebenarnya telah ditandai dengan menurunnya
kontribusi sektor pertanian dan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri
dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pergeseran struktur ekonomi memang
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak ke sektor industri yang
menimbulkan efek multiplier terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan demikian,
sektor industri tidak hanya membuka lapangan kerja bagi sektornya sendiri
tetapi juga lapangan kerja di sektor-sektor lainnya.
Pada awal pembangunan ekonomi di
Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia lebih berorientasi pada
masalah pertumbuhan. Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi
pembangunan di Negara sedang berkembang adalah terjadinya pertumbuhan penduduk
yang cukup pesat yang seiring dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang cepat
pula. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan apabila
tidak diimbangi dengan perkembangan kesempatan kerja. Djojohadikusumo (1985:
27) menyatakan bahwa perkembangan penduduk juga menambah angkatan kerja, hal
ini mengharuskan penciptaan lapangan kerja yang bersifat produktif di bidang
kegiatan yang semakin meluas. Sasaran pokok ialah untuk menanggulangi masalah
pengangguran.Peningkatan produksi barang dan jasa tanpa disertai penciptaan
kesempatan kerja produktif cenderung mempertajam ketimpangan dalam hal
pembagian pendapatan dan kesenjangan golongan masyarakat.
Dalam hal peningkatan produksi maka
peningkatan kualitas pekerja harus juga diperhatikan yang dicerminkan oleh
tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap
produktivitas tenaga kerja. Begitu pula peningkatan keterampilan dan pelatihan
tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak
pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Karena pendidikan
merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia.
Pendidikan memberikan sumbangan
langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan
keterampilan dan produktivitas kerja.Untuk mewujudkan tujuan tersebut tetap
akan bertumpu pada strategi pembangunan yaitu trilogi pembangunan yang mencakup
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Maka pemerataan tersebut bukanlah
sekedar memperluas kesempatan kerja, namun lebihjauh lagi menyangkut kesempatan
berusaha, distribusi pendapatan, serta keselarasan pembangunan antar daerah.
Peralihan sebagian tenaga kerja di
sektor industri bukan merupakan persoalan yang sederhana. Peranan pendidikan,
termasuk peningkatan keterampilan angkatan kerja, sangatlah menentukan
dalamproses ini. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pendidikan angkatan kerja
merupakan pilihan strategis bagi peningkatan produktivitas terutama di sektor
industri.Sebagaimana diketahui dalam rangka tujuan pembangunan nasional maka
sektor industri ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami
oleh perekonomian. Industri tidak saja sebagai usaha pemerataan pembangunan
akan tetapi sebagai struktur sosial yang dapat berproduksi dengan efektif dan
mempunyai daya investasi yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat
memperkecil pengangguran. Sektor industri memberikan peranan yang cukup besar terhadap
perekonomian di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang
telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1.
Berapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi daerah
pertanian dan industri di Indonesia
2.
Berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada
sektor industri di Indonesia.
1.3 Tujuan dan Kegunaan Makalah
Adapun tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Tujuan
1.
Untuk mengukurdan menganalisis produktivitas
pertumbuhan ekonomi daerah pertanian dan industri di Indonesia
2.
Untuk mengukur dan menganalisis produktivitas tenaga
kerja sektor industri di Indonesia.
2.
Kegunaan
1.
Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penulis
lain yang menulis makalah pembangunan
ekonomi daerah pertanian dan industri
2.
Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penulis
lain yang meneliti masalah produktivitas dan elastisitas kesempatan kerja.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi
Daerah
Pembangunan
ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat
mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah
pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap
kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang
bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya
manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini
mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif - inisiatif yang berasal dari
daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja
baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan
ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan -
pembentukan institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif,
perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa
yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan
pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap
upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan
jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama
- sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah
daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan
sumber daya yang ada harus menafsir potensi sumber daya yang diperlukan untuk
merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)
2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah
Perencanaan
pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki
penggunaan sumber daya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta
secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara
seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik
dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi
sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari
perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
Pertama, perencanan
pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan
antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan
bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi
akhir dari interaksi tersebut.
Kedua,
sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan
sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga,
Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya
administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda
pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu,
derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh
karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang
seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber
daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil
manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena
kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)
2.3 Pengertian dan Penggolongan
Industri
Banyak ahli dan lembaga yang
memberikan pengertian dan definisi yang berbeda-beda mengenal industri, baik
secara umum maupun secara khusus, tetapi pada dasarnya sama dalam
mengartikannya. Untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan beberapa pendapat
tentang industri yaitu industri adalah suatu kumpulan dan perusahaan yang
menghasilkan barang yang homogen, adalah barang yang mempunyai sifat saling
mengganti yang sangat erat (Hasibuan, 1994:12).
Selanjutnya
Winardi (1992), mengemukakan bahwa industri diartikan sebagai usaha produktif,
terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu, yang menyelenggarakan
jasa-jasa misalnya transportasi dan perhubungan - perhubungan yang menggunakan
modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
Istilah tersebut sering pula
digunakan untuk mengidentifikasi suatu produksi khusus dan usaha produktif,
misalnya industri baja.
Sementara
menurut Saleh (1990:25) pengertian industri dapat dilihat dari dua sisi yaitu:
Industri dalam arti sempit yaitu kumpulan beberapa perusahaan yang menghasilkan
produk sejenis, misalnya perusahaan tekstil, perusahaan rokok, perusahaan
sepatu dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti luas yaitu kumpulan dan
beberapa perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk yang sejenis,
misalnya industri di kota besar meliputi berbagai macam industri seperti pabrik
makanan dan minuman, obat-obatan, perabot rumah tangga dan lain sebagainya.
Dengan melihat batasan pengertian
industri yang dikemukakan oleh beberapa ahli, memberikan pengertian industri
sebagai kesatuan usaha produktif yang menghasilkan barang-barang yang sejenis
atau barang substitusi melalui suatu proses produksi sehingga menjadi barang
jadi yang sifatnya lebih baik atau mempunyai nilai yang tinggi dan lebih bermanfaat
bagi konsumen akhir.
Penggolongan industri ditinjau dan
segi penggunaan tenaga kerja dianggap belum memenuhi syarat sehingga pada tahun
1992 pemerintah menetapkan penggolongan industri dalam tiga kategori yang
terutama ditujukan untuk pemberian kredit. Pendekatan pada penggolongan ini
ditinjau dari segi pemilik modal industri yang bersangkutan dalam hubungannya
dengan kredit investasi.
Adapun penggolongan industri
berdasarkan modal yang dimiliki ada tiga. Pertama, golongan industri kecil
dengan modal investasi kurang dari Rp. 200 juta. Kedua, golongan industri
sedang dengan modal investasi antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta.
Ketiga, golongan industri besar dengan modal investasi di atasRp. 500 juta.
International Standard of Industry Classification (ISIC),
memiliki standar klasifikasi yang digunakan oleh dunia internasional, juga
Badan Pusat Statistik dan lembaga-lembaga lainnya termasuk Departemen
Perindustrian dengan menggunakan istilah Kelompok Lapangan Usaha Industri
(KLUI). Adapun klasifikasi industri menurut ISIC yaitu sebagai berikut Industri
makanan, minuman, dan tembakau; Industri tekstil, kulit dan pakaian jadi,
Industri kayu; Industri kertas dan barang darikertas termasuk percetakan;
Industri kimia, karet dan plastik; Industri galian bukan logam; Industri logam
dasar; Industri barang - barang dari logam dan industri pengolahan lainnya.
Berdasarkan eksistensi dinamisnya
industri Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok kategori. Pertama,
industri lokal adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan
hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas.Skala usaha kelompok ini umumnya
sangat kecil dan mencerminkan suatu pola pengusaha yang bersifat subsistem.
Dengan target pemasaran yang sangat terbatas telah menyebabkan kelompok ini
menggunakan sarana transportasi yang sederhana misalnya sepeda, gerobak dan
lain - jam. Kedua, Industri sentra adalah kelompokjenis industri yang dari segi
satuan usahanya mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu kelompok atau
kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Apabila ditinjau dari
segi target pemasarannya, kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang
lebih luas daripada kategori yang pertama, sehingga peranan pedagang perantara
atau pengumpul menjadi menonjol. Ketiga, industri mandiri pada dasarnya dapat
dideskripsikan sebagai kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat
industri sentra namun telah berkemampuan menggunakan teknologi industri yang
telah cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tergantung
kepada peran pedagang perantara.
2.4 Konsep Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu
faktor penunjang penggunaan faktor-faktor produksi lainnya, yang akan digunakan
dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakanfaktor terpenting dibanding yang
lain karena manusia merupakan penggerak dari seluruh faktor-faktor produksi
tersebut.
Tenaga kerja biasa pula disebut
sebagai “manpower”. Ada beberapa pendapat mengenai tenaga kerja oleh
ahli-ahli tenaga kerja seperti yang dikemukakan oleh Djoyohadikusumo (1995:
146), tenaga kerja adalah orang-orang yang bersedia dan sanggup bekerja untuk
diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang
bekerja untuk upah. Golongan tenaga kerjapun meliputi mereka yang menganggur
dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.
Sedang
menurut Simanjuntak (1998: 2 - 3), memberikan pengertian tenaga kerja (manpower)
adalah penduduk dalam usia kerja, dimana hanya mampu bekerja atau melakukan
kegiatan bernilai ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Di Indonesia, tenaga kerja dipilih
batas umur minimum 15 tahun tanpa batas maksimum. Sebab umur 15 tahun tersebut
adalah sudah banyak terlibat dalam kegiatan produksi, terutama di daerah pedesaan.
Jadi Indonesia tidak menganut batas umur maksimum, alasannya
karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil
penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan
sebagian pegawai swasta. Bagi golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima
tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka yang telah
mencapai usia pensiun biasanya masih tetap harus kerja.
2.5 Angkatan Kerja dan Bukan
Angkatan Kerja
Penduduk dalam suatu negara dibedakan
antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian
dan tenaga kerja, dibedakan antara bekerja dan tidak bekerja, sedangkan mencari
pekerjaan lebih dikenal sebagai pengangguran terbuka. Berikut beberapa
pengertian angkatan kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli, Kusumowhindho
(1980: 194), memberikan pengertian bahwa angkatan kerja adalah bagian dan
tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yaitu
memproduksi barang dan jasa. Yang tergolong dalam angkatan kerja tersebut ada
dua.Pertama, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu
pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu penghasilan atau keuntungan
dan lamanya bekerja sedikitnya dua hari. Kedua, mereka yang selama seminggu sebelum
pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dan dua hari, tetapi
mereka adalah: pekerja tetap, pegawai - pegawai pemerintah atau swasta yang
sedang tidak masuk karena cuti, sakit, mogok, dan sebagainya. Petani - petani
yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panenan
atau menunggu hujan untuk menggarap sawah, dan sebagainya. Orang - orang yang
bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan sebagainya,
diperhitungkan sebagai bekerja.
Sedangkan yang digolongkan pencari
kerja diantaranya yaitu: mereka yang pada saat pencacahan sedang berusaha
mencari atau mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang pada saat
pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapat pekerjaan, dan mereka yang
dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapat pekerjaan.
Suroto (1992: 18) mendefinisikan
angkatan kerja yaitu sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang
mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif atau
pasif mencari pekerjaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa angkatan kerja
adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan dimana
angkatan kerja atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja dan
golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.
Kelompok bukan angkatan kerja
menurut Simanjuntak (1998:6), terdiri dari tiga golongan. Pertama, golongan
yang masih bersekolah yaitu mereka yang kegiatannya hanya bersekolah atau
terutama bersekolah. Kedua, Golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka
yang mengurus rumah tangga tanpamemperoleh upah. Ketiga, Golongan lainnya yang
terdiri dua yaitu penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan sesuatu
kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan, seperti tunjangan pensiun, bunga
atas simpanan atau sewa atas hak milik dan mereka yang hidupnya tergantung dari
orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara, atau sakit
kronis.
Pada
dasarnya mereka yang termasuk bukan angkatan kerja, kecuali yang terakhir yaitu
mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain, sewaktu-waktu dapat terjun
untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini dapat juga disebut sebagai angkatan
kerja potensial. Termasuk dalam angkatan kerja potensial ini merupakan yang
menarik diri dari pasar. Misalnya setelah cukup lama tidak berhasil memperoleh
pekerjaan yang diharapkan, seseorang dapat mengurungkan niatnya mencari
pekerjaan yang dimaksud. Mereka yang sebenarnya masih ingin bekerja akan tetapi
tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka disebut discouraged workers, yang
sementara keluar dari pasar karena tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang
diharapkan.
2.6 Produksi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
2.6.1 Pengertian Produksi
Secara
umum produksi selalu berkaitan dengan usaha suatu perusahaan untuk menciptakan
barang dan jasa sehingga akan memiliki nilai tambah. Swastha (1997:280),
mengemukakan bahwa Produksi adalah suatu proses yang mengubah suatu bahan
menjadi beberapa bentuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mesin,
pengepresan dan sebagainya.
Menurut
Assauri (1993:2), menjelaskan bahwa Produksi adalah suatu kegiatan dalam
menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang danjasa, untuk
kegunaan yang membutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi berupa
tanah, modal, tenaga kerja, dan teknikal skill.
Menurut
Ahyari (1998: 67) bahwa atas dasar wujud dan proses yang dilaksanakan, maka
proses produksi tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu
proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitikberatkan
pada adanya proses analisa atau sintesa serta senyawa kimia, proses produksi
perubahan bentuk merupakan suatu proses produksi yang menitikberatkan pada
perubahan bentuk dan input menjadi output, proses produksi assembling merupakan
proses produksi yang mengutamakan proses penggabungan (assembling) dan komponen
- komponen produk. Dan proses produksi transportasi merupakan suatu proses
produksi yang menciptakan jasa pemindahan tempat dan barang atau manusia,
sehingga mempunyai kegunaan atau memperoleh manfaat tambahan.
2.6.2 Produktivitas
Secara terminologi, produktivitas
berasal dan Bahasa Inggris, yaitu “productivity” yang dapat diartikan
sebagai kekuatan yang menghasilkan. S. P Siagian memberikan pengertian bahwa
Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana
dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan luaran (output) yang optimum,
bahkan kalau mungkin maksimum.
Bila pengertian produktivitas di
atas disimak lebih jauh, akan tampak bahwa produktivitas dan produksi mempunyai
pengertian mendasar yang sama, produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan
atau proses mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sedangkan produktivitas
adalah kombinasi dari tingkat efisiensi dan efektivitas dan sumber-sumber yang
digunakan dalam produksi.
Peningkatan produksi tidak selalu
disebabkan oleh produktivitas. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan
hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pertambahan
hasil dan perbaikan cara pencapaian produksi tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
produktivitas tenaga kerja:
· Keahlian (skill) adalah kemampuan teknis yang
dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin
tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi karena itu
gaji dan upahnya semakin tinggi.
· Mutu modal
manusia (human capital) adalah
kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik
karena bakat bawaan (inborn) maupun
hasil pendidikan dan pelatihan.
· Kondisi
kerja (working condition) adalah
lingkungan dimana seseorang bekerja. Bila resiko kegagalan atau kecelakaan
makin tinggi, maka upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang
dibutuhkan tidak jauh berbeda.
2.7 Pengaruh
Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan merupakan salah
satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan
sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan
keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi
keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan
motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu
input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan
produktif karena kualitasnya.
Hal ini selanjutnya akan
mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan
penduduk. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik
diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Titik singgung antara
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja (labor
productivity). Dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin
tinggi produktivitas tenaga kerja, dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.
Peningkatan kualitas pekerja yang
dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata - rata yang semakin baik, memberi
dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya
peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan
penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan
produktivitas tenaga kerja.
2.7.1 Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja mengandung pengertian adanya waktu
yang tersedia atau waktu luang, yang membawa kesempatan atau kemungkinan
dilakukan aktivitas yang dinamakan bekerja.
Elastisitas
kesempatan kerja merupakan angka yang menunjukkan tingkat hubungan fungsional
antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Suatu fenomena yang
menarik di Indonesia adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi
tidak/kurang mampu menciptakan kesempatan kerja, Hal ini disebabkan karena
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang bisa menyerap tenaga kerja
yang ada karena faktor yang tidak mendukung. Kebijaksanaan yang mestinya
dilakukan untuk mendorong tercapainya
tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yaitu penanaman modal di sektor tertentu
seperti industri pertanian.
Tingkat
kesempatan kerja yang tinggi merupakan hasil berbagai bentuk kebijakan
pembangunan. Kebijakan pembangunan dapat mengacu kepada kebijakan-kebijakan
yang meliputi penentuan harga sebagian sumber daya tertentu yang pada akhirnya
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja oleh industri. Menurut Simanjuntak
(1985:80), mengemukakan bahwa besarnya permintaan perusahaan akan tenagakerja
tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang
dihasilkan perusahaan tersebut. Fungsi permintaan biasa didasarkan pada Teori
Neo Klasik mengenai Marginal Physical Product of Labor, permintaan
terhadap tenaga kerja berkurang apabila tingkat upah naik.
Besarnya
elastisitas tersebut tergantung pada kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan
faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan terhadap barang yang
dihasilkan, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya lain, elastisitas
persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.
2.7.2 Sektor Industri dalam Hubungannya dengan
Penyerapan Tenaga Kerja
Sektor
industri merupakan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan yang pesat dari
tahun ke tahun, baik dilihat dan segi jumlah industri, investasi di sektor
industri, produktivitas maupun persebarannya. Dalam sektor industri dilakukan
beberapa pemerataan antara lain yaitu pemerataan perluasan kesempatan kerja,
pemerataan perluasan penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan hasil
- hasilnya, pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pembangunan sektor industri
ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan
pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan ekspor serta
mengurangi impor agar menghemat devisa negara.
Salah satu yang mesti diperhatikan
dalam pembangunan industri agar terjadi hubungan positif antara pertumbuhan
industri dengan penyerapan tenaga kerja adalah bagaimana agar pembangunan
industri dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penyerapan tenaga kerja
dan dalam mengatasi pengangguran.
Oleh karena itu, pemerintah dan
pihak terkait lainnya agar dapat menentukan jenis industri atau jenis usaha apa
yang cocok dikembangkan. Salah satunya adalah sektor industri padat karya,
karena disamping tidak terlalu besar investasi yang dibutuhkan juga dapat
menyerap tenaga kerja yang besar. Disamping itu industri kerajinan perlu
mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor ini tidak membutuhkan modal
yang besar juga teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana.
Untuk lebih memahami industri padat
karya, terlebih dahulu diketahui cirri - cirinya diantaranya yaitu peranan atau
faktor manusia sangat menonjol dalam industri padat karya. Porsi atau
perbandingan antara tenaga kerja dengan modal dimana tenaga kerja lebih
dominan, tidak terlalu membutuhkan modal yang besar, teknologi yang digunakan
masih rendah atau sederhana, tidak menimbulkan ketimpangan sosial karena keterlibatan
masyarakat dalam produksi yang besar, hasil produksi yang dapat dijangkau oleh
masyarakat.
Bertolak dari pengertian itu maka
pemerintah harus mengupayakan agar pembangunan industri dapat memberikan
kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja secara optimal sehingga masyarakat
tidak merasa diabaikan dalam pembangunan dalam memberikan kedudukan yang
dominan dalam proses produksi. Namun bukan berarti bahwa pemerintah tidak
memperhatikan subsektor industri yang lain atau sektor ekonomi yang lain. Hanya
yang penting bagaimana agar terjadi pemanfaatan sumber daya alam yang dengan
melibatkan masyarakat dalam kegiatan produksi. Sehingga tenaga kerja atau
masyarakat juga mempunyai peranan yang besar dalam usaha mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya. Dari
penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan sektor industri
tidak saja merupakan usaha membuka lapangan kerja dalam hubungannya dengan
upaya pemerintah mengatasi masalah pengangguran, akan tetapi juga dapat
menghindari adanya kecemburuan dan ketimpangan sosial di masyarakat, khususnya
di daerah - daerah atau pedesaan.
Untuk mendukung hal tersebut,
dibutuhkan sumbangan dan peran yang optimal dari masyarakat, dan diperlukan
pembinaan yang lebih intensif terhadap industriawan pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.Untuk memudahkan pembinaan dan pengarahan serta
pemberian bantuan atau fasilitas, agar sesuai dengan dunia usaha, maka
diperlukan pengorganisasian unit - unit produksi. Dengan demikian akan
memudahkan pengontrolan dan mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam
pengembangan industri, dan faktor-faktor yang dapat menopang sektor industri
tersebut.
2.8 Pertumbuhan Ekonomi
Produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan anggota - anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang atau sekelompok
orang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan.
Jadi pembangunan dibidang ekonomi,
masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.Pemerintah
berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi
serta menciptakan iklim yang sehat bagi berkembangnya dunia usaha untuk
kesejahteraan bersama. Demikian pula sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan
tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata dan produktif.
Pembangunan ekonomi suatu negara
diukur dan adanya perkembangan ekonomi yang dilalui oleh negara tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keseluruhan sector - sektor ekonomi yang
ada dalam negara tersebut.
Dalam penyusunan dan perhitungan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) kegiatan
ekonomi dapat dibagi ke dalam beberapa sektor atau lapangan usaha seperti:
sektor pertanian; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan;
sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan,
restoran dan jasa perhotelan; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa lainnya.
Setiap sektor kegiatan ekonomi
tersebut dapat diukur dan diketahui perkembangannya melalui perhitungan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik Bruto
untuk skala nasional pada setiap waktu atau periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan
(1988: 5 - 6) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka
panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan
produksi. Dan hal tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung perkembangan
ekonomi dalam teknik produksi, yang dinamakan oleh masyarakat, dan perubahan -
perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Pengertian tersebut dapat dijadikan
tolak ukur untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah
atau wilayah, apakah ada perubahan struktur ekonomi atau pola perekonomiannya
mengalami peningkatan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi terjadi melalui proses
panjang dan secara berangsur - angsur bergerak atas terjadinya peningkatan pada
tabungan, investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga semakin meningkat pula
pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu
negara atau daerah tertentu maka semakin mantap pula struktur perekonomian
negara atau daerah tersebut.
Jhingan (1988: 72) lebih jauh
menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memantapkan
struktur ekonomi suatu negara atau daerah dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk
menyediakan banyak jenis barang - barang dan jasa - jasa ekonomi kepada
penduduknya. Kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi serta
penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi.
Definisi di atas memberikan gambaran
bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat pula memberi arti bahwa terjadi
peningkatan persediaan barang dan jasa secara terus menerus. Hal ini dapat
dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan
mampu menyediakan barang dan jasa untuk memakai berbagai produk (barang dan
jasa) yang dibutuhkan oleh penduduknya.
Kebijaksanaan pemerintah untuk
membangun fasilitas (sarana dan prasarana) dimaksudkan untuk mewujudkan adanya
perkembangan ekonomi dan membuka kesempatan kerja seluas - luasnya bagi seluruh
penduduk Indonesia. Dengan kesempatan kerja yang semakin besar, maka akan dapat
menunjang dan meningkatkan taraf hidup
serta kesejahteraan masyarakat.
Luasnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai negara kepulauan maka terjadi ketidakseimbangan (unbalanced)
pertumbuhan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ada
sebagian daerah yang sudah maju tetapi sebagian besar lainnya masih termasuk
daerah yang miskin dan terbelakang, terutama daerah-daerah yang terpencil dan
masih tergolong daerah yang baru dibuka. Dengan adanya ketidakseimbangan
tersebut maka dilihat secara keseluruhannya, maka pertumbuhan ekonomi akan
bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
Pertumbuhan ekonomi dapat pula
dipandang sebagai perluasan kesempatan kerja melalui perluasan unit - unit
ekonomi produktif yang dapat membuka kesempatan kerja.
Hal ini seperti yang dikemukakan
oleh Winardi (1983: 31) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (economic
growth) dapat dipandang sebagai suatu proses ekspansi atau perbaikan
ekonomi dan produktivitas dan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya
alam, tenaga kerja, dan benda - benda modal (capital).
Pengertian di atas menunjukkan dasar
dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu adanya perluasan dan
pengembangan sumber daya alam atau factor - faktor produksi seperti tenaga
kerja, sumber daya alam, modal dan keahlian. Keterpaduan dan pengelolaan
faktor-faktor produksi tersebut akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi yang
dapat diukur melalui pendapatan masyarakat.
Karena pertumbuhan ekonomi merupakan
kenaikan atau perkembangan ekonomi, baik diukur dari pembangunan fisik maka
pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari segi:
1.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan
jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode
tertentu.
2.
Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan untuk
menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu
daerah atau wilayah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atas
kemajuan teknologi dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam dan sumber
daya manusia.
3.
Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik
Bruto (PDB) untuk skala nasional.
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektor
pertanian dan Industri
Perekonomian
Indonesia pada kuartal IV - 2013 sedikit membaik dengan mencatat laju
pertumbuhan year - on - year menjadi 5,72 % meski lebih rendah jika
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 6,18 %. Hal
ini terutama disebabkan oleh tekanan pada transaksi berjalan dan pelemahan
nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan kenaikan laju inflasi. Tekanan pada
transaksi berjalan yang mengalami defisit selama tiga kuartal terakhir
mendorong peningkatan suku bunga acuan sehingga menekan investasi. Meski
defisit transaksi berjalan menurun signifikan dari USD 8,5 miliar pada kuartal
sebelumnya menjadi USD 4 miliar pada kuartal IV - 2013, laju pertumbuhan
ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,78 % lebih rendah dari laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 6,23 %.
Tabel 3.1: Laju Pertumbuhan PDB
Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha, 2011 - 2013 (y-o-y, dalam %)
Pertumbuhan
ekonomi didorong terutama oleh sektor Komunikasi dan Transportasi, Demikian
juga sektor primer mengalami peningkatan namun dengan laju pertumbuhan yang
semakin rendah.
Catatan: Sektor Primer: Sektor
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Pertambangan dan
Penggalian. Sektor Industri: Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas
dan Air Bersih; dan Sektor Konstruksi. Sektor Jasa: Sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Real Estat
dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa - jasa
Sumber: BPS dan CEIC (2014)
Sektor
Jasa masih dominan dalam mendorong pertumbuhan pada kuartal IV – 2013. Meskipun
demikian, sektor ini mengalami penurunan laju pertumbuhan dan sektor Primer dan
sektor Industri mulai merangkak naik. Sektor Jasa menunjukkan pertumbuhan yang
lebih lambat, dengan pertumbuhan yang hanya tercatat sebesar 6,48 % lebih
rendah jika dibandingkan dengan kinerja kuartal IV - 2012 yaitu 7,66 %.
Sementara itu, sektor Primer tumbuh mencapai 3,86 % (y - o - y). Hal itu
didorong oleh pertumbuhan pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang tercatat
sebesar 3,91 % (y - o - y). Meskipun sektor Primer mengalami peningkatan,
laju pertumbuhan sektor Primer lambat laun semakin rendah. Selanjutnya, sektor
Industri juga menunjukkan pertumbuhan yang tercatat sebesar 5,60 % (y - o -
y) sejalan dengan laju pertumbuhan ekspor terutama pada ekspor non - migas.
Secara keseluruhan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengangkutan dan
Komunikasi yang mencapai 10,32 % (y - o - y), diikuti oleh sektor
Keuangan, Real Estat dan Jasa
Perusahaan 6,79 % (y - o - y) dan sektor Konstruksi 6,68 % (y - o - y).
Tabel 3.2: Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
2000
Menurut Pengeluaran, Tahun 2011 - 2013 (y - o - y, dalam %)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia untuk kuartal empat tahun 2013 ditopang oleh kenaikan
ekspor neto. Sumber: BPS dan CEIC (2014). Pada sisi pengeluaran, penggerak
pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV - 2013 didominasi oleh kenaikan tingkat
ekspor neto, menggeser peranan pengeluaran domestik yang melambat.Kenaikan
tingkat ekspor neto pada kuartal IV - 2013 disebabkan karena nilai ekspor
tumbuh tinggi yang tercatat sebesar 7,40 % (y - o - y) dan pertumbuhan
nilai impor yang menurun menjadi -0,60 % (y - o - y). Hal ini didorong
oleh meningkatnya ekspor non - migas ke negara - negara mitra dagang terutama
Cina, Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah
tangga, konsumsi pemerintah dan investasi menurun masing-masing menjadi 5,25 %
(y - o - y), 6,45 % (y - o - y) dan 4,37 % (y - o - y).
Padahal pada kuartal sebelumnya, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan
investasi dapat tumbuh masing-masing sebesar 5,48 % (y - o - y), 8,91 %
(y - o - y) dan 4,54 % (y - o - y). Perlambatan investasi
tersebut di antaranya terkait dengan kebijakan BI dalam meningkatkan suku bunga
acuan dari 7,25 % pada Oktober 2013 menjadi 7,50 % pada November 2013 dan ketidakpastian politik
terkait dengan Pemilu.
3.2 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Meskipun
secara keseluruhan perekonomian pada kuartal IV - 2013 mengalami sedikit
peningkatan, namun justru terjadi peningkatan angka pengangguran pada Agustus
2013. Tingkat pengangguran terbuka naik
menjadi 6,3 % pada Agustus 2013 dari 6,1 % pada periode yang sama tahun
sebelumnya. Di samping itu, menurut publikasi BPS, jumlah angkatan kerja di
Indonesia naik 150.000 orang dari 118,05 juta orang menjadi 118,19 juta orang.
Dari sisi gender, tingkat partisipasi laki - laki maupun perempuan dalam
lapangan kerja menurun, di mana pada Agustus 2012 tingkat partisipasi laki -
laki dan perempuan masing - masing sebesar 84,42 % dan 51,39 % yang berubah
menjadi 83,58 % dan 50,28 % pada Agustus 2013. Sementara itu, jika dibandingkan
dengan laki - laki, tingkat partisipasi perempuan masih lebih rendah. Sumber:
BPS dan CEIC (2014)
Tabel 3.3: Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kelamin
dan Pengangguran Terbuka di Indonesia, Februari 2011 – Agustus 2013 (dalam %) Tingkat pengangguran terbuka meningkat. Sementara itu, dilihat dari struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus
2013, kontribusi penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami
penurunan. Pada Agustus 2012 sektor
Pertanian berkontribusi sebesar 35,09 % turun pada Agustus 2013 menjadi 34,36
%. Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut juga tak lepas dari
faktor tingkat upah yang lebih tinggi di sektor-sektor lain seperti industri
atau perdagangan. Meski mengalami penurunan, porsi tenaga kerja sektor
Pertanian masih mendominasi sebagai penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja
di Indonesia. Selain dari sektor Pertanian, sektor yang juga ikut berkontribusi
tinggi dalam penyerapan tenaga kerja secara berurutan adalah sektor
Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan dan Industri.
Serupa dengan kondisi pada sektor
Pertanian yang mengalami penurunan, jumlah angkatan kerja pada sektor
Konstruksi dan Industri juga menurun masing - masing menjadi 5,67 % dan 13,43 %
dari 6,13 % dan 13,87 % pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Tabel 3.4: Penduduk Usia 15 Tahun ke
Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2011-2013 (dalam %)
Kontribusi penduduk yang bekerja di
sektor pertanian terus mengalami penurunan sementara pada sektor Industri
meningkat. Sejalan dengan
meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan juga bertambah. Penduduk
miskin pada September 2013 berjumlah 28,55 juta (11,47 % dari jumlah penduduk)
meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 yaitu
28,07 juta orang (11,37 % dari jumlah penduduk). Lonjakan angka
kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan laju inflasi pasca kenaikan harga
BBM pada bulan Juni 2013 dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang
mencapai 6,3 % pada Agustus 2013, mengalami peningkatan dibandingkan Februari
2013 yaitu sebesar 5,9 %. Bertambahnya angka kemiskinan tahun ini diperparah
dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat atau Gini
Ratio, yaitu 0,413 dari 0,410 pada tahun 2012. Hal ini mencerminkan
pemerataan ekonomi di Indonesia bermasalah. Ketidakmerataan pendapatan
masyarakat terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu pemerintah harus lebih memfokuskan kepada pemerataan
pembangunan dan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi
Tabel 3.5: Perkembangan Kemiskinan
dan Ketimpangan di Indonesia, 2011-2013
Angka
kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat.
Sumber: BPS dan CEIC (2014)
3.3 Upaya Mengembangkan Struktur
Perekonomian
Selama tahun 1999 - 2008,
pertumbuhan ini masing - masing sektor ekonomi terlihat berfluktuasi, dengan
rata - rata tertinggi dimiliki oleh sektor pertanian. Dari tahun ke tahun peran
sektor pertanian dalam struktur ekonomi cenderung mengalami penurunan, hal mi
bisa dilihat pada tahun 1999, pertumbuhan yang terjadi sebesar 37,91 persen dan
pada tahun 2008 sebesar 29,45 persen. Hal ini diakibatkan karena semakin
banyaknya lahan pertanian yang diambil alih oleh sektor industri dan perumahan.
Manfaat lain dari angka PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian
suatu daerah dengan melihat peranan masing - masing sektor terhadap total PDRB
- nya.
3.3.1 Membangun Dan Membuka
Kesempatan Kerja Sektor Industri
Dengan
adanya perusahaan industri baru yang aktif membawa dampak yang positif terhadap
penyerapan tenaga kerja, terutama dad industri padat karya. Karena di samping
tidak terlalu besar investasi yang dibutuhkan juga dapat menyerap tenaga kerja
yang besar. Di samping itu industri kerajinan perlu mendapat perhatian dari
pemerintah karena sektor ini tidak membutuhkan modal yang besar juga teknologi
yang digunakan adalah teknologi sederhana.
Walaupun
terjadi penambahan jumlah tenaga kerja di subsector - subsektor industri, namun
peningkatan itu masih kecil bila dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja,
sehingga walaupun terjadi peningkatan tenaga kerja secara absolut tetapi
persentase terhadap total angkatan kerja menurun. Hal lain yang sangat
mempengaruhi jumlah kesempatan kerja adalah teknologi, di mana penguasaan
teknologi dan penggunaan mesin - mesin yang lebih modern akan menyebabkan
kesempatan kerja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena industri yang
selama ini mengandalkan tenaga manusia diganti oleh tenaga mesin.
Namun disisi lain, industry -
industri padat teknologi dapat mengakibatkan kualitas produksi meningkat
sehingga dapat bersaing dengan produk - produk dan daerah/negara lain.
Peningkatan dan penurunan jumlah tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh
keadaan perekonomian secara umum karena dengan perekonomian yang maju maka
pendapatan masyarakat ikut meningkat, hal ini akan memotivasi para investor
untuk mengadakan perluasan produksi, dengan demikian akan membuka kesempatan
kerja dan sebaliknya apabila pendapatan masyarakat menurun maka daya belinya
juga rendah sehingga pengusaha akan mengurangi produksi dan jumlah tenaga
kerjanya. Dan apabila jumlah tenaga kerja dikurangi maka akan menyebabkan
tingkat pengangguran yang tinggi.
3.3.2 Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Strategi pengembangan sumber daya
manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi,
oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas
dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas
seumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara - cara :
- Pelatihan dengan system customized training, yaitu system pelatihan yang
dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- Pembuatan bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi yang berisi
data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di penciptaan
iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan
keterampilan di daerah.
- Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.
3.3.3 Pengembangan
Masyarakat dan Infrastruktur
Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk memberdayakan (empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu
daerah. Kegiatan - kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini,
karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi
kelompok - kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
menciptakan manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek - proyek
padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan
dari usahanya. Dan pembangunan Infrastruktur yang merata di setiap wilayah
Indonesia, guna meratakan hasil pertanian dan industri.
